Senin, 25 Juli 2016

Krisis Sinden: Politik Gender dan Ingatan Budaya dalam Seni Pertunjukan

Senin, 25 Juli 2016 | teraSeni ~

Tulisan berikut adalah review atas tulisan berjudul “Krisis Sinden”: Gender, Politik dan Memori Seni Pertunjukan, dari Andrew N. Weintraub, yang memiliki judul asli "The "Crisis of the Sinden": Gender, Politics, and Memory in the Performing Arts of West Java,1959-1964," yang dimuat dalam: Indonesia, No. 77 (Apr., 2004), pp. 57-78, dipublikasikan oleh : Southeast Asia Program Publications at Cornell University.


Andrew Weintraub membuka artikelnya dengan mengutip sebuah laporan dari tahun 1966, atau di awal Orde Baru, yang menggambarkan secara hiperbola bagaimana sinden di sekitar tahun 1950-an dapat demikian ‘menyihir’ masyarakat. Sinden adalah penyanyi perempuan tradisional, yang pada awalnya tergabung dalam tradisi seni pertunjukan Wayang Golek di Jawa Barat, yang kemudian berdiri sendiri sebagai sebuah profesi. Menurut Weintraub, laporan itu menarik karena memotret posisi sinden sebagai: (1) pusat perhatian massa penonton; dan (2) sekaligus sebagai sumber kekacauan social, kejahatan bahkan pembunuhan.

Kompetisi Bertajuk Sinden Idol - teraSeni
Sebuah Kompetisi Bertajuk Sinden Idol
(Sumber Foto:www.berita.suaramerdeka.com)


Masa-masa tahun 1950an akhir, oleh K.S. Kostaman, seorang penulis sekaligus pemerhati (aficionado) Wayang dinamakan masa “krisis sinden.” Di masa-masa ini, poplularitas sinden bahkan dapat melampaui dalang, orang yang seharusnya menjadi tokoh sentral dalam sebuah rombongan wayang. Menariknya, masa-masa yang ditunjuk sebenarnya sejajar dengan masa-masa “Demokrasi Terpimpin” Presiden Soekarno, yakni antara tahun 1959-1965, yang umumnya dalam sejarah Indonesia digambarkan dengan ciri: (1) menguatnya Negara; (2) kesulitan ekonomi; dan (3) menguatnya faksionalisasi politik.

Kemunculan “krisis sinden” ini dimulai ketika para sinden memupuk popularitas dengan dua cara, yakni: selain dengan menyanyikan lagu-lagu baru yang popular, juga dengan menggoyangkan tubuh mereka dengan gerakan-gerakan yang di masa itu dianggap ‘provokatif secara seksual.’ Kontroversi tentang sinden berlanjut, ditandai dengan sebuah simposium yang didukung pemerintah dan dikawal oleh tentara dan polisi pada tahun 1964. Simposium itu berusaha mendorong sebuah ‘kode etik’ bagi para sinden untuk mencegah mereka dari tarian, lagu yang interaktif, dan semua praktik yang bisa membuat pertunjukan mereka menjadi menggairahkan dan menyemangati penonton.

Berdasarkan fenomena itu, Andrew Weintraub dalam artikelnya berusaha menelusuri lebih jauh perihal: (1) bagaimana cara para sinden memperoleh keistimewaan dalam pertunjukan yang didominasi laki-laki; (2) mengapa Negara menjadi ikut campur dalam seni pertunjukan lokal?; dan (3) apakah landasan material dan kultural yang membuat krisis sinden menjadi berhubungan dengan krisis nasional pada waktu itu?

Weintraub berargumentasi bahwa tahun-tahun yang juga kerap disebut “jaman sinden” ini adalah masa di mana perubahan nomor music, gaya, estetika dan teknologi telah mengubah peran sinden dalam seni pertunjukan. Lebih jauh, ‘krisis sinden’ yang melibatkan kuasa Negara pada dasarnya adalah perjuangan untuk memperoleh otoritas kultural dari beberapa ideologi yang saling bersaing.

Sinden dalam Perspektif Sejarah
Penyanyi perempuan pertama yang tampil dalam tradisi wayang golek diperkirakan adalah Nyi Arwat, di akhir abad XIX, yang dibawa oleh dalang Bradjanata. Pada masa ini, seturut Kathy Foley, penyanyi perempuan yang disebut sebagai ronggeng sepenuhnya dikooptasi oleh dalang dan terkadang juga berprofesi sampingan sebagai wanita penghibur. Dengan cara itu, para dalang mendapatkan keuntungan secara ekonomi dan membangun model hubungan antara sinden-dalang. Pernikahan, dipakai sebagai cara mempertahankan kooptasi dan membentuk pola hubungan dalang/suami bersama sinden/istri-nya.

Memasuki tahun 1930-an, banyak sinden mulai terdengar di radio dan memperoleh popularitas yang lebih luas. Beberapa lagu mulai identik dengan sinden tertentu. Pada tahun 1942, nama sinden bahkan mulai terdengar dalam iklan, bersama nama dalang. Sinden lantas mulai muncul sebagai ‘bintang’ dan mematahkan dua pandangan umum, yakni: (1) yang berkaitan dengan kodrat wanita yang lemah, pasif dan menerima; serta (2) yang berkaitan dengan citra negatif sebagai ronggeng.

Selama tahun 1940an, terutama melalui kiprah seorang sinden bernama Arnesah, citra modern sinden mulai muncul, ditandai dengan munculnya nomor dan komposisi baru. Sinden bahkan mulai dipromosikan sebagai seorang ‘pembaharu’ yang memajukan kebudayaan Indonesia. Nama ronggeng lalu berubah menjadi ‘juru sinden.’. Pendekatan lain yang digunakan untuk memperbaiki citra sinden, terutama pada permulaan tahun 1950an ialah dengan menggunakan nama mereka sendiri sebagai nama panggung, meninggalkan kebiasaan lama, tahun 1930an, yang biasanya menggunakan nama samaran.

Pengaruh amplifikasi elektronik turut berperan dalam perubahan citra ini. Penonton pun kemudian mulai melakukan pembedaan atas sinden, yang sekaligus mewakili selera kelas sosial. Mereka misalnya membedakan antara Upit Samarinah yang suaranya untuk kelas atas, dengan Titim Fatimah yang cenderung untuk kelas menengah ke bawah. Pola hubungan antara sinden dan penonton pun berubah. Mereka tidak lagi berinteraksi dengan sinden dengan cara memasukkan uang di antara payudara para sinden seperti di masa lalu, melainkan kini dengan menulis surat pribadi.

Perubahan pola ini membuat sinden menjadi semakin penting posisinya bahkan mengancam kedudukan dalang dalam pertunjukan. Para sinden bahkan memperoleh penghasilan yang lebih tinggi. Para penonton kemudian mulai lebih mengenal dan mengundang sebuah grup wayang golek karena sinden-nya ketimbang karena dalang. Posisi sebagai pembaharu dan pencipta lagu, membuat para sinden menjadi saluran bagi penonton untuk mencari keterlibatan dan perubahan dalam seni pertunjukan.

Demokrasi Terpimpin
Menyadari bahwa Negara yang masih muda memiliki kesulitan tertentu dalam menyatukan visi, ditambah dengan banyaknya partai politik dalam system demokrasi liberal, membuat Soekarno harus menguatkan kepemimpinannnya. Melalui dekrit presiden 1959, ia mengusulkan untuk kembali ke UUD 1945 dan mengajukan MANIPOL USDEK (Manifesto Politik/ Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia) dan NASAKOM (Nasional Agama Komunis) sebagai proyek nasional. Dengan mempersatukan empat kekuatan partai politik di Indonesia (PNI, Masyumi, NU, dan PKI), Soekarno bermaksud menandingi kekuatan angkatan bersenjata secara politik.

Namun dalam praktiknya kemudian Posisi Demokrasi Terpimpin-Soekarno lebih dekat dengan PKI, yang dalam beberapa hal ia pandang lebih mendukung cita-citanya, yakni revolusi Indonesia. Tapi pilihan politik ini kemudian membuktikan kegagalan Soekarno menjalankan system ’Negara modern,’ yang kemudian berakibat tingginya inflasi, kehancuran infrastruktur, dan menurunnya hasil pertanian. Pembunuhan enam jendral pada tanggal 1 Oktober 1965, kemudian memberi kesempatan kepada tentara untuk mengambil alih kekuasaan melalui Soharto, yang memerintah hingga tahun 1998.

Konferensi Wayang Golek 1964
Situasi selama tahun 1960-an di Indonesia membuat “krisis sinden” menjadi bagian dari krisis politik nasional. Secara regional, “krisis sinden” mendorong pemerintah daerah untuk kemudian mengintervensi persoalan kesenian. Pada tahun 1961 berdirilah Yayasan Pedalangan Jawa Barat yang bertujuan untuk menjembatani kembali antara dalang dan sinden. Organisasi ini lantas melaksanakan sebuah simposiun di tahun 1964 yang disponsori oleh Kantor Gubernur Jawa Barat, Pos Militer, Kepolisian Jawa Barat, dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Simposium itu kemudian melahirkan buku Buku Pangeling-ngeling Seminar Padalangan (BPSP), yang pada dasarnya berisikan “tata tertib kebudayaan Indonesia.”

Hal yang paling disoroti adalah seni pertunjukan yang dianggap tidak sesuai atau tidak memiliki integritas, terutama para sinden yang bergoyang di hadapan penonton dan dapat membuat penonton menjadi ‘gila’. Simposium bahkan berfokus pada pengaturan gender dalam pertunjukan, yang intinya ingin membuat aturan bagi para sinden. Simposium kemudian menghasilkan ‘aturan’ yang terdiri dari: (1) sinden dan dalang harus duduk di sejajar sebagi musisi; (2) lagu berulang (sindir-sampir) akan dipersingkat; dan (3) semua lirik yang dipandang bersifat cabul akan diubah menjadi lirik yang bicara tentang pembangunan) dan identitas nasional Indonesia.

Forum kemudian juga menyepakati Sila Kahormatan Seniman-Seniwati yang dibuat atas: (a) mandat Koordinator Pertahanan dan Keamanan- Kepala Staf Angkatan bersejata, Jendral A. H. Nasution, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prijono; (b) saran pemerintah dan komandan militer daerah; serta (c) para dalang paling kesohor, di antaranya Elan Surawisastra, R. U. Partasuwanda, R. Gunawan Djajakusumah, Engkin Sukatmamuda, A. Sunarya, dan Somasondjaja Sukatmaputra. Sila Kahormatan Seniman-Seniwati ini, antara lain memuat:

… [kepada seniman]
3. Dalam principenja seniman/seniwati pedalangan sedjadjar harkat dan deradjatnja. Oleh karena itu pemanggungan harus diichtiarkan tempatnja jang sedjadjar pula.
4. Harus ada disiplin jang tertulis jang merupakan code ethiek (sila kehormatan) seniman/seniwati pedalangan. Oleh karena itu ditetapkan sila kehormatan terlampir.
5. Harus ada kesponanan dalam pemanggungan.
… [kepada pemerintah]
2. Melarang segala tjara pemanggungan jang dapat menimbulkan keonaran kesenian (merobah pertundjukkan wayang golek djadi djoged atau tjara2 pertundjukkan jang melanggar susila).
3. Inspeksi Kebudajaan, Front Nasional dan badan2 Pemerintah lainnja jang ada hubungannja supaja memberi bimbingan jang njata kepada seniman/seniwati Pedalangan.
… [kepada masarakat]
2. Masarakat diminta agar ikut mengawasi dan melindungi seni pedalangan dengan djalan mentjegah adanja pertundjukkan wajang golek jang dirobah mendjadi perdjogedan dan tjara2 pertundjukkan jang melanggar susila.
3. Masarakat jang mengadakan pertundjukkan wajang golek diminta agar memenuhi perdjandjian2 jang telah disetudjuinja sebelum pemanggungan antara jang meminta pemanggungan dan jang memberi pertundjukkan.

Berdasarkan semua hal itu, Andrew Weintraub memandang bahwa resolusi itu solah menganjurkan kesejajaran antara artis pria dan artis wanita, namun pada dasarnya bertujuan untuk membatasi ruang gerak para sinden dan mencegah mereka melampaui para dalang. Di sisi lain, melalui wacana ini, sinden diseret ke dalam pertarungan ideology, yakni dengan memanfaatkan kemampuan mereka dalam menarik massa. Sebagian sinden kemudian direkrut oleh PKI dan tampil dalam beberapa acara LEKRA. Sementara sebagian lainnya, dilindungi pemerintah daerah dan TNI.


Sinden dan Ingatan Budaya
Representasi Pemerintahan Orde Baru dan Pasca Orde Baru di Indonesia tentang sinden, melalui publikasi resmi pemerintah maupun media massa, kemudian menggambarkan bagaimana media membangkitkan ingatan budaya perihal masa-masa “krisis sinden.” Berbagai tulisan menggambarkan wayang golek dari masa yang dinamakan juga sebagai “jaman sinden” ini sebagai sesuatu yang liar, tidak terkendali, di mana kejahatan bahkan pembunuhan dapat timbul.  Praktik sinden dikonstruksikan sebagai sebagai pertunjukan yang berbahaya bahkan berlawanan dengan ideologi Negara.

Wacana “krisis sinden” bahkan kemudian digunakan oleh Orde Baru sebagai bagian dari kampanye anti komunis. Masa-masa “jaman sinden” digunakan untuk menggambarkan kekacauan social selama pemerintahan Demokrasi Terpimpin-presiden Soekarno. Lebih jauh, digambarkan bahwa kebangkitan sinden di masa lalu adalah pertanda dari kekacauan 1965. Bahkan, diyakini: jika sinden kembali menguat, maka kekacauan, korupsi, dan melemahnya Negara akan kembali muncul.



Redaksi teraSeni berterimakasih jika teman-teman berkenan meninggalkan komentar, namun mohon untuk meninggalkan komentar yang tidak melanggar batas-batas etika, HAM, SARA dan tindak kriminal. Terimakasih.
EmoticonEmoticon